Sumedang, AMC -- Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam mendorong transformasi digital birokrasi mendapat apresiasi dari Kabar Group Indonesia (KGI).Penghargaan tersebut diserahkan oleh Direktur Pengembangan Bisnis dan IT Kabar Group Indonesia, S. Wiryawan, kepada Bupati Sumedang sebagai “Tokoh Pelopor Digitalisasi Birokrasi di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta, Jumat (11/9/2026).Penyerahaan penghargaan ini menjadi bagian rangkaian peringatan 17 tahun Kabar Group Indonesia dengan tema “17 Years of Trusted Transformation – Rooted in Journalism, Growing Beyond Media.Apresiasi tersebut diberikan kepada kepala daerah yang dinilai mampu mendorong perubahan dalam tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi dan data.Dalam penyampaiannya, Kabar Group Indonesia menilai kepemimpinan Bupati Dony yang telah membawa Kabupaten Sumedang membangun ekosistem pemerintahan digital yang mengintegrasikan layanan publik, data, hingga sistem kerja birokrasi.Di bawah kepemimpinan Bupati Sumedang, pemerintah daerah membangun ekosistem pemerintahan digital yang mengintegrasikan layanan publik, data, hingga sistem kerja birokrasi.KGI juga menyoroti langkah Kabupaten Sumedang pada 2026 yang mulai mengembangkan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk membaca dan menganalisis data, mengidentifikasi persoalan, serta mempercepat proses perumusan kebijakan.Atas kepeloporan dan kontribusi tersebut, Kabar Group Indonesia memberikan penghargaan kepada Dony Ahmad Munir sebagai Tokoh Pelopor Digitalisasi Birokrasi.Dalam pidato singkatnya, Bupati Dony mengungkapkan bahwa transformasi digital di Sumedang tidak semata-mata berbicara mengenai teknologi. Menurutnya, perubahan harus dimulai dari perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur sipil negara (ASN).Ia mengisahkan, sejak awal memimpin Kabupaten Sumedang, dirinya mengumpulkan seluruh ASN dan menyampaikan sebuah nilai yang menjadi landasan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.“Apabila kita selaku ASN mempermudah urusan rakyat, Tuhan akan mempermudah urusan hidup kita. Apabila kita selaku ASN mengatasi kesulitan rakyat, Tuhan akan mengatasi kesulitan hidup kita,” ungkapnya.Menurut Dony, perubahan birokrasi membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjadi contoh sekaligus memberikan inspirasi. Ketika perubahan tersebut berhasil dilakukan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan tumbuh dan mendorong partisipasi dalam pembangunan.“Kami mengubah ASN dari budaya dilayani menjadi melayani, dari budaya manual ke digital, dari budaya business as usual menjadi inovatif, dan dari budaya silo menjadi integratif,” katanya.Salah satu implementasi nyata transformasi tersebut dilakukan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).Bupati Dony mengatakan, digitalisasi membuat pelayanan publik menjadi lebih cepat, mudah dan terintegrasi.Ia mencontohkan inovasi layanan administrasi kependudukan bagi bayi baru lahir yang telah diterapkan di Sumedang sejak 2022.“Setiap ibu yang melahirkan, satu jam kemudian masuk ke WhatsApp ibunya dalam bentuk PDF. Ada akta kelahiran anak, perubahan kartu keluarga, perubahan NIK, dan Kartu Identitas Anak,” ujarnya.Menurutnya, inovasi tersebut menjadi salah satu bentuk kehadiran negara dalam menyambut warga negara yang baru lahir.“Jadi negara hadir menyambut warga yang baru lahir. Dan itu ada sistemnya,” kata Dony.Ia pun mengundang Kabar Group Indonesia untuk melihat secara langsung berbagai inovasi digital yang telah dikembangkan Pemerintah Kabupaten Sumedang. Baca selengkapnya

Sumedang, AMC — 11 September 2026, Di tengah kehidupan masyarakat yang terus berjalan, masih ada sosok lansia yang menjalani hari-harinya seorang diri dengan kondisi tubuh yang semakin renta. Baca selengkapnya

SERANG, AMC — Polda Banten terus memperkuat dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional melalui pemanfaatan lahan produktif. Salah satunya diwujudkan melalui panen jagung di lahan binaan jajaran Propam Polda Banten di Kecamatan Walantaka, Kota Serang.Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen Polri dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus membangun kolaborasi bersama pemerintah daerah dan kelompok tani. Kamis 10/9/2026Dalam kegiatan panen tersebut, lahan seluas 4 hektare telah dipanen dengan hasil sekitar 1,4 ton. Sementara itu, masih terdapat lahan sekitar 6 hektare yang memasuki masa panen.Berdasarkan estimasi produktivitas sekitar 3 ton per hektare, enam hektare lahan tersebut diperkirakan menghasilkan sekitar 18 ton jagung. Kondisi tanaman yang mulai menguning serta cuaca yang cukup terik dan ketersediaan air yang terbatas menjadi pertimbangan untuk segera melakukan panen.Hasil produksi jagung selanjutnya direncanakan disalurkan kepada Bulog Serang sesuai mekanisme penyerapan hasil pertanian yang berlaku.Target 7.000 HektareDalam sambutannya, Brigadir Pol. Iwan Saktiadi, S.I.K., M.H., M.Si., menegaskan bahwa program ketahanan pangan tidak boleh berhenti pada kegiatan panen.Menurutnya, setelah memasuki musim hujan, penanaman akan kembali dilakukan secara serentak di wilayah Banten. Potensi lahan yang disiapkan mencapai sekitar 7.000 hektare dan tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten.Lahan tersebut telah didata melalui kelompok-kelompok tani. Pemerintah juga telah mendorong penyediaan bibit untuk mendukung penanaman serentak.“Harapannya program ini tidak berhenti pada panen hari ini. Kita harus memastikan keberlanjutan melalui penanaman dan pemanfaatan lahan secara berkesinambungan,” ujarnya.Selain penanaman, disiapkan pula program stimulan berupa lomba pemanfaatan lahan pertanian. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan motivasi kelompok tani sekaligus mendorong optimalisasi lahan produktif.Libatkan Kelompok TaniProgram ketahanan pangan tersebut melibatkan kelompok tani binaan Propam Polda Banten, antara lain Kelompok Tani Baru Mekar yang diketuai Jamari dan Kelompok Tani Rahayu yang diketuai Dahkim.Kolaborasi antara Polri, pemerintah daerah, kelompok tani, serta pemilik lahan menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan program.Polda Banten menargetkan program tersebut dapat berkontribusi terhadap pencapaian target ketahanan pangan hingga akhir tahun, bahkan diharapkan mampu menghasilkan surplus.Iwan menegaskan, semangat kebersamaan dan kolaborasi harus terus diperkuat agar kehadiran Polri tidak hanya dirasakan dalam aspek keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat.“Melalui kolaborasi yang aktif dan produktif, kita berharap program ketahanan pangan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung tercapainya ketahanan pangan nasional,” pungkasnya. Baca selengkapnya

MAJALENGKA, AMC -- Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Umat Islam (DPD PUI) Kabupaten Majalengka menggelar Workshop Kepala Madrasah dan Sekolah PUI se-Kabupaten Majalengka yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi, Kamis (10/9/2026).Kegiatan yang berlangsung di Gedung Bapermin Kabupaten Majalengka tersebut mengusung tema “Membangun Madrasah PUI yang Unggul melalui Penguatan Tata Kelola Lembaga dan Jam’iyyah PUI.”Workshop ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen para kepala sekolah dan kepala madrasah dalam mengelola lembaga pendidikan PUI agar semakin profesional, adaptif terhadap perkembangan zaman, sekaligus tetap kokoh dalam membangun karakter dan akhlak peserta didik.Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Majalengka H. Eman Suherman, Ketua DPD PUI Kabupaten Majalengka K.H. Asep Zaki Mulyanto beserta jajaran pengurus, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, para kepala sekolah dan madrasah PUI, jajaran Dewan Syariah dan Dewan Pakar, pengurus Wanita PUI, Ketua Pemuda PUI, Hijar, Hima PUI, perwakilan DPRD, serta sejumlah mitra strategis.Ketua DPD PUI Kabupaten Majalengka, K.H. Asep Zaki Mulyatno, mengatakan kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi forum peningkatan kapasitas manajemen sekolah, tetapi juga menjadi ruang untuk kembali meluruskan niat dan memperkuat semangat pengabdian para pengelola lembaga pendidikan.Menurutnya, para kepala sekolah dan kepala madrasah di lingkungan PUI tidak hanya menjalankan pekerjaan administratif, tetapi memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan amanah pendidikan.“Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menguatkan khidmat para kepala satuan dan kepala madrasah PUI. Kami menyebutnya khidmat, bukan sekadar bekerja. Jika kita niatkan berkhidmat dengan penuh keikhlasan, isyhadu bi anna muslimun, insyaAllah perjalanan ini berkah dan bernilai ibadah di hadapan Allah SWT,” ujar K.H.Asep.Ia menjelaskan, potensi pendidikan yang dikelola PUI di Kabupaten Majalengka cukup besar. Saat ini terdapat 241 lembaga pendidikan yang berada dalam naungan PUI, meliputi 38 Raudhatul Athfal (RA), 54 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 19 MTs dan SMP, 10 MA dan SMK, serta 120 Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA).Jaringan tersebut menaungi sekitar 1.200 guru dan lebih dari 25.000 murid di Kabupaten Majalengka.Besarnya jaringan pendidikan tersebut, menjadi kekuatan sekaligus tanggung jawab besar bagi PUI untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola lembaga, kompetensi tenaga pendidik, serta kualitas lulusan.Karena itu, DPD PUI mendorong adanya sinergi yang lebih kuat dengan Pemerintah Kabupaten Majalengka, Kementerian Agama, serta berbagai mitra strategis lainnya dalam memperkuat ekosistem pendidikan.Asep Zaki juga menekankan pentingnya melakukan reorientasi terhadap visi pendidikan PUI yang telah dibangun sejak 1911, yakni membentuk generasi yang bener, pinter, dan parigel.“Bener artinya alim fiddin, memiliki pemahaman agama dan akhlak. Pinter adalah arif bi ashrihi, mampu memahami perkembangan zaman. Sedangkan parigel adalah naf'an lil ummati, memiliki keterampilan dan mampu memberikan manfaat bagi umat,” jelasnya.Menurutnya, pendidikan PUI tidak boleh hanya menghasilkan peserta didik yang unggul dalam pengetahuan agama maupun akademik, tetapi juga harus mampu membekali mereka dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan.“Mendidik santri agar bener dan berakhlak adalah landasan utama. Meminterkan orang yang sudah benar itu gampang, tetapi membenarkan orang pintar itu yang sulit. Santri kita juga harus parigel dan adaptif dengan zaman, bukan hanya terampil secara tradisional, tetapi juga menguasai teknologi seperti coding dan robotik,” katanya.Bupati Dorong Payung Hukum untuk Perkuat Madrasah dan MDTA.Sementara itu, Bupati Majalengka H. Eman Suherman, menyampaikan apresiasi terhadap kiprah PUI dalam dunia pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Majalengka.Bupati menilai para pengelola lembaga pendidikan PUI merupakan bagian penting dari perjuangan mencetak generasi penerus yang memiliki karakter, akhlak, pengetahuan, dan kemampuan menghadapi tantangan masa depan.“Ini mungkin pertama kalinya saya bertatap muka langsung dengan pejuang-pejuang PUI yang selalu menebarkan kebaikan, membina, dan mencetak anak-anak kita agar berakhlakul karimah, menjadi generasi yang hebat, kuat, serta pemilik masa depan,” ungkap Bupati.Menurutnya, semangat yang dibangun para pendidik di lingkungan PUI sangat luar biasa karena orientasinya bukan semata-mata pekerjaan, tetapi pengabdian dan khidmat kepada masyarakat.“Budaya yang dibangun di PUI luar biasa. Bukan lagi bicara bekerja, melainkan berkhidmat demi mencari keridaan Allah SWT,” katanya.Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menyoroti persoalan dukungan terhadap infrastruktur pendidikan madrasah dan MDTA. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memiliki dasar hukum yang jelas agar dukungan melalui APBD dapat dilakukan secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Karena urusan agama merupakan kewenangan pemerintah pusat, Pemkab Majalengka, kata Eman, tengah mendorong adanya payung hukum daerah berupa Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup) yang dapat menjadi dasar dukungan pemerintah daerah terhadap madrasah, RA, dan MDTA.“Kami sedang mendorong penyusunan Naskah Akademik bersama Kemenag dan stakeholder terkait. Kami bukan pelit, tetapi semua harus sesuai aturan agar bantuan bisa digelontorkan secara akuntabel,” tegasnya.Bupati berharap regulasi tersebut nantinya dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan lembaga pendidikan keagamaan, sehingga kebutuhan pendidikan masyarakat dapat ditangani secara lebih optimal.PUI Diajak Turut Tingkatkan Rata-Rata Lama Sekolah.Selain persoalan regulasi dan infrastruktur, Bupati Eman juga mengajak PUI ikut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Majalengka.Ia menyebutkan, salah satu tantangan yang masih dihadapi Majalengka adalah angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang saat ini berada di kisaran 7,8 tahun.Pemkab Majalengka menargetkan RLS dapat meningkat hingga mencapai 9 tahun. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan keterlibatan seluruh komponen masyarakat, termasuk organisasi keagamaan dan lembaga pendidikan seperti PUI.Menurut Bupati, jalur pendidikan nonformal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dapat menjadi salah satu solusi untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan formal.“Kita ingin Rata-Rata Lama Sekolah Majalengka bisa mencapai sembilan tahun. Karena itu, jangan hanya mengandalkan pendidikan formal. Jalur nonformal seperti PKBM juga harus kita kembangkan bersama,” ujarnya.Di hadapan para kepala sekolah dan madrasah, Bupati juga mengingatkan tantangan pendidikan di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat.Menurutnya, kemajuan teknologi harus dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran, namun tetap harus diimbangi dengan penguatan karakter dan akhlak peserta didik.“Saya sangat khawatir jika anak-anak kita lebih nurut kepada HP daripada kepada orang tua dan gurunya. Tanpa peran pendidik yang masuk membina karakter dan akhlak, kita bisa kehilangan generasi penerus yang hebat,” kata Eman.Ia mengajak seluruh insan pendidikan, termasuk PUI, untuk tidak menjadikan teknologi sebagai ancaman, melainkan sebagai sarana untuk membangun generasi yang cerdas sekaligus berkarakter.“Teknologi harus kita kuasai, tetapi akhlak dan karakter jangan sampai ditinggalkan. Mari kita bersama-sama membangun generasi Majalengka yang bener, pinter, dan parigel,” tambahnya.Bupati berharap workshop tersebut tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi menghasilkan langkah nyata dalam meningkatkan tata kelola lembaga pendidikan PUI, memperkuat kompetensi kepala sekolah dan madrasah, serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat.“Pemerintah daerah tentu tidak bisa bekerja sendiri. PUI memiliki jaringan pendidikan yang sangat besar. Mari kita bangun sinergi, kita kuatkan pendidikan, dan bersama-sama mewujudkan Majalengka Langkung Sae,” pungkasnya.Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan penghargaan kepada senior PUI , Kepala Sekolah dan Guru PUI yang telah berkontribusi terhadap PUI. Baca selengkapnya

SERANG, AMC — Partisan Siliwangi Sejati menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I sekaligus pelantikan dan pengukuhan jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) masa bakti 2026–2031 di Serang, Banten, Kamis (10/9/2026).

Rakernas I menjadi momentum penting bagi organisasi untuk memperkuat konsolidasi sekaligus menata struktur kepengurusan di berbagai daerah. Baca selengkapnya

Sumedang, AMC -- Di tengah keterbatasan air bersih yang masih dirasakan sebagian masyarakat, kepedulian hadir membawa harapan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumedang kembali menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat dengan menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Dusun Ciduging, Desa Tarunajaya, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang.‎‎Bantuan tersebut disalurkan melalui armada tangki air BAZNAS sebagai bentuk respon terhadap kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Warga tampak antusias dan bersyukur saat air bersih didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari memasak, mandi, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya.‎‎Ketua dan jajaran BAZNAS Kabupaten Sumedang menyampaikan bahwa program penyaluran air bersih merupakan bagian dari kepedulian sosial yang bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah yang dititipkan masyarakat melalui BAZNAS.‎‎“Air bukan sekadar kebutuhan, tetapi sumber kehidupan. Melalui zakat, infak, dan sedekah, kami berupaya menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan,” demikian pesan yang disampaikan BAZNAS dalam unggahan resminya.‎‎Kecamatan Darmaraja sendiri menjadi salah satu wilayah yang kerap menghadapi tantangan ketersediaan air bersih, terutama saat musim kemarau. Kondisi tersebut membuat bantuan air bersih menjadi sangat penting bagi masyarakat.‎‎Tidak hanya menyalurkan bantuan, kegiatan ini juga menjadi pengingat bahwa semangat gotong royong dan kepedulian sosial masih tumbuh kuat di tengah masyarakat. Setiap rupiah zakat, infak, dan sedekah yang disalurkan tidak hanya menghadirkan bantuan, tetapi juga memberikan rasa tenang dan harapan bagi warga yang sedang menghadapi kesulitan.‎‎Warga Dusun Ciduging menyampaikan rasa syukur atas bantuan yang diterima. Kehadiran BAZNAS dinilai mampu meringankan beban masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar yang sangat vital.‎‎Melalui program kemanusiaan seperti ini, BAZNAS Kabupaten Sumedang berharap semakin banyak masyarakat yang tergerak untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh warga yang membutuhkan.‎‎Sebab, bagi mereka yang tengah kesulitan memperoleh air bersih, bantuan yang datang bukan sekadar pasokan air, melainkan aliran harapan yang menghidupkan kembali semangat untuk menjalani hari.‎ Baca selengkapnya

MAJALENGKA, AMC -- Pemerintah Kabupaten Majalengka kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam bidang manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Pemkab Majalengka berhasil meraih lima penghargaan sekaligus dalam kegiatan Rapat Koordinasi Kepegawaian tingkat Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jawa Barat dan Banten.Lima penghargaan tersebut menjadi bukti atas keberhasilan Pemkab Majalengka dalam melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas tata kelola kepegawaian, mulai dari kualitas data ASN, penerapan sistem kinerja berbasis digital, pengelolaan arsip kepegawaian, hingga pelayanan mutasi ASN.Adapun lima prestasi yang berhasil diraih Pemerintah Kabupaten Majalengka dan diterima langsung oleh Kepala BKPSDM di Bandung, Rabu kemarin (9/9/2026), yakni Peringkat 1 Kategori Sisa Disparitas Data ASN Terkecil, Peringkat 1 Kategori Penerapan Fitur Kinerja Harian melalui e-Kinerja Harian BKN, Peringkat Terbaik 1 Wilayah Jawa Barat dan Banten untuk Capaian Indeks Kualitas Data ASN, Peringkat Terbaik 1 Jawa Barat untuk Pencapaian Skor Arsip ASN dan Peringkat 1 Layanan Mutasi ASN.Capaian tersebut menjadi prestasi yang cukup signifikan karena penghargaan diberikan dalam forum koordinasi kepegawaian yang melibatkan instansi pemerintah di wilayah kerja Kantor Regional III BKN Jawa Barat dan Banten.

Keberhasilan meraih lima penghargaan sekaligus menunjukkan bahwa pengelolaan manajemen ASN di Kabupaten Majalengka terus mengalami peningkatan, khususnya dalam aspek digitalisasi, akurasi data, tertib administrasi, serta kualitas pelayanan kepegawaian.Kepala BKPSDM Kabupaten Majalengka, Ikin Asikin, menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Baca selengkapnya

SUMEDANG, AMC -- Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sumedang menyatakan siap menggunakan hak-hak DPRD, termasuk hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, menyikapi mencuatnya dugaan kekerasan seksual dan penganiayaan yang melibatkan Wakil Bupati Sumedang.Sikap tersebut tertuang dalam Pernyataan Sikap Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Sumedang Nomor 1/PS/Fraksi-PDIP-SMD/IX/2026 tertanggal 4 September 2026. Pernyataan ditandatangani Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Sumedang Asep Ronny Hidayat, S.AP., M.AP., dan Sekretaris Fraksi Ir. Wowo Sutisna.Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Sumedang, Asep Roni Hidayat, S.AP., M.AP, mengatakan sikap tersebut merupakan komitmen partainya agar persoalan yang telah menjadi perhatian publik ditangani secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel.Menurutnya, kasus ini tidak boleh dibiarkan berkembang menjadi polemik tanpa ujung. Proses hukum harus berjalan agar fakta sebenarnya diketahui secara utuh dan masyarakat memperoleh kepastian."Kami ingin kasus ini terang benderang. Kalau memang terbukti, tentu harus ada proses hukum sesuai ketentuan. Tetapi kalau pada akhirnya tidak terbukti, maka nama baik Wakil Bupati juga harus dipulihkan. Di sisi lain, kalau memang ada korban, korban juga harus mendapatkan perlindungan," tegas Asep Roni.Bagi PDIP, prinsip keadilan harus ditempatkan di atas kepentingan politik maupun opini yang berkembang di masyarakat. Pihak yang diduga menjadi korban harus memperoleh perlindungan, sementara pihak yang diduga menjadi pelaku tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah hingga ada kesimpulan resmi dari proses hukum.Fraksi PDI Perjuangan menolak jika persoalan ini diselesaikan melalui penghakiman di ruang publik. Pembuktian harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku, berdasarkan fakta, bukti, dan pemeriksaan yang objektif."Yang kami dorong adalah kebenaran. Jangan sampai korban tidak mendapatkan perlindungan. Tetapi jangan pula orang yang pada akhirnya tidak terbukti kemudian kehilangan nama baiknya. Keduanya harus mendapatkan keadilan," ujar Asep Roni.Siapkan Pendampingan Hukum, Kawal Proses lewat Jalur DPRDDalam pernyataan sikapnya, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan kesiapan memberikan pendampingan hukum kepada pihak yang diduga menjadi korban melalui Bidang Hukum dan HAM DPC PDI Perjuangan Sumedang. Pendampingan dapat dilakukan bersama jaringan advokat maupun lembaga bantuan hukum yang relevan, apabila korban atau kuasa hukumnya membutuhkan.Fraksi PDIP menegaskan akan terus memantau perkembangan kasus dan siap mengambil sikap politik sesuai kewenangan DPRD. Hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat disebut sebagai instrumen yang dapat digunakan apabila perkembangan persoalan membutuhkan langkah kelembagaan.Asep Roni menegaskan, penggunaan hak DPRD bukan berarti DPRD mengambil alih kewenangan aparat penegak hukum. Instrumen tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan persoalan yang berkaitan dengan kepentingan publik mendapatkan perhatian dan penjelasan yang semestinya.Fraksi PDIP turut mendesak seluruh pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Kabupaten Sumedang, DPRD Kabupaten Sumedang, dan aparat penegak hukum, agar mempercepat penanganan secara profesional serta menyampaikan perkembangan kepada masyarakat secara berkala. Keterbukaan itu, menurut Asep Roni, penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah agar minimnya informasi tidak membuka ruang bagi spekulasi maupun penghakiman terhadap pihak yang belum memiliki kepastian hukum.Fraksi PDIP juga mendorong aparat penegak hukum menelusuri secara profesional sumber maupun penyebaran pesan berantai terkait dugaan kasus tersebut. Apabila ditemukan unsur tindak pidana, proses hukum harus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan, tanpa pandang bulu.Fraksi PDI Perjuangan turut mengajak masyarakat, mahasiswa, dan aktivis perempuan untuk mengawal proses hukum secara damai, tertib, dan konstitusional. Penyampaian aspirasi diharapkan tidak dilakukan dengan tindakan anarkistis yang merugikan fasilitas publik maupun kepentingan bersama.Asep Roni menegaskan substansi persoalan ini sederhana namun penting: kebenaran harus ditemukan dan keadilan harus diberikan kepada semua pihak. Apabila dugaan tersebut terbukti, proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan. Sebaliknya, jika tidak terbukti, nama baik Wakil Bupati Sumedang harus dipulihkan. Apabila benar terdapat korban, perlindungan, pendampingan, dan pemulihan terhadap korban harus menjadi perhatian serius.Sikap ini menegaskan bahwa Fraksi PDIP Sumedang tidak ingin persoalan berhenti pada hiruk-pikuk pemberitaan maupun perdebatan politik. Fraksi menempatkan fungsi pengawasan DPRD, proses hukum, dan kepentingan publik sebagai pijakan utama, dengan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagai instrumen konstitusional yang siap digunakan sesuai perkembangan dan kewenangan DPRD. Baca selengkapnya

Serang, AMC -- Camat Taktakan Mamat Rahmat menggelar acara lepas sambut Kapolsek di Aula Kecamatan Taktakan Selasa, 8 September 2026.Acara tersebut dalam rangka serah terima jabatan dari AKP Malik Abraham yang pindah tugas menjabat Kapolsek Maja, Polres Lebak kepada pejabat baru Iptu Ridwan Junaedi, S.H. yang sebelumnya menjabat Kapolsek Ciomas, Polres Kota Serang.Hadir dalam kegiatan tersebut Camat Taktakan Mamat Rahmat, Kapolsek lama AKP Malik Abraham, Kapolsek baru Iptu Ridwan Junaedi, Danramil Kapt Inf Ruben Ginting, Kapus Taktakan Hj Ira Senjawati, kepala KUA H. Ahmad Rosihudin, para Kepala Kelurahan se-Kecamatan Taktakan , Aliansi Taktakan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh personel Polsek Taktakan.Dalam sambutannya Camat Taktakan Mamat Rahmat mengucapkan terima kasih kepada AKP Malik Abraham yang selama ini telah banyak membantu masyarakat dan selalu hadir dalam kegiatan kemasyarakatan. Selalu mendukung program-program kami yang di intruksikan oleh Pak Walikota H Budi Rustandi, ucap Mamat Rahmat.Sudah banyak program-program yang kami laksanakan sampai hari ini dan Alhamdulillah bisa berjalan berkesinambungan. Termasuk juga progam yang kami gagas dari bulan Agustus lalu yaitu " Taktakan Bersholawat ". Kami berharap Taktakan tidak hanya maju dalam pembangunan ekonomi, infrastruktur dan teknologi saja, tetapi juga dalam budaya dan pastinya tetap menjunjung nilai-nilai moral dan etika melalui kegiatan keagamaan seperti, magrib mengaji sesarengan ( Mamengan ), kampung Al Qur'an dan kegiatan Taktakan bersholawat, tambah Mamat Rahmat.Dalam sambutannya, AKP Malik Abraham menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf selama menjabat. Alhamdulilah selama saya menjabat Taktakan selalu kondusif, semua ini berkat kerjasama yang baik dari forkopimcam yang selalu solid, terima kasih Pak Camat dan Pak Danramil. "Saya juga mengucapkan terima kasih atas sinergitas dan dukungan seluruh elemen masyarakat. Mohon maaf apabila selama bertugas ada kata maupun sikap yang kurang berkenan. Saya pamit dan titip wilayah ini agar tetap aman dan kondusif," ujarnya.Sementara Iptu Ridwan Junaedi, S.H. selaku Kapolsek yang baru menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan program yang sudah berjalan."Saya mohon bimbingan dan dukungan dari Forkopimcam serta masyarakat. Keamanan dan pelayanan publik akan menjadi prioritas kami ke depan," kata Iptu Ridwan.Mari kita tingkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat ( Kamtibmas ) agar lebih baik lagi. Selalu bina komunikasi dengan kami dan para bhabinkamtibmas kami, jangan sungkan, karena ini adalah tugas kami dalam melayani masyarakat, tambah Iptu Ridwan.Acara berlangsung dengan khidmat dan diakhiri dengan pemberian cinderamata, jabat tangan, serta sesi foto bersama.Dengan adanya pergantian ini, diharapkan Polsek Taktakan dapat terus meningkatkan pelayanan dan menjaga situasi kamtibmas di wilayah hukumnya. Baca selengkapnya

Sumedang, AMC -- Pemerintah Kabupaten Sumedang terus mendorong percepatan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai penggerak ekonomi masyarakat sekaligus bagian dari rantai pasok kebutuhan dasar di tingkat desa.

Perkembangan pembangunan dan kesiapan operasional KDMP menjadi salah satu agenda utama dalam Rapat Koordinasi Forkopimda Kabupaten Sumedang, Senin kemarin (7/9/2026). Baca selengkapnya

Sumedang, AMC -- Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Sumedang menyusul peningkatan jumlah kejadian yang mencapai hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.Berdasarkan data yang disampaikan Kepala BPBD Bambang Rianto dalam Rapat Koordinasi Forkopimda Kabupaten Sumedang, Senin kemarin (7/9/2026), sepanjang 2025 tercatat 104 kejadian kebakaran.Sementara hingga 6 September 2026, jumlah kejadian telah mencapai 203 kasus, terdiri dari 143 kejadian kebakaran hutan dan lahan serta 60 kejadian pada kawasan non-hutan.Artinya, terjadi peningkatan hampir 99 persen dibandingkan tahun 2025.Kondisi tersebut mendorong Pemkab Sumedang bersama TNI, Polri, BPBD, Perhutani, pemerintah kecamatan dan desa untuk memperkuat strategi pencegahan.Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir mengatakan, penanganan Karhutla tidak boleh hanya dilakukan ketika api sudah membesar. Pencegahan harus dilakukan sejak potensi kebakaran mulai terdeteksi.“Kami akan lebih memasifkan edukasi kepada warga masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan dan membakar lahan sembarangan,” ujar Dony.Selain edukasi, patroli akan ditingkatkan di kawasan yang memiliki potensi Karhutla. Pemerintah juga akan memperkuat kesiapan personel dan peralatan pemadaman.Salah satu usulan yang mendapat perhatian adalah pemanfaatan drone untuk membantu pemadaman di lokasi yang sulit dijangkau kendaraan pemadam.Menurut Bupati, penggunaan drone dapat menjadi solusi sementara untuk menjangkau titik api di medan yang sulit, sembari pemerintah memperkuat sistem pencegahan.Dari unsur kepolisian juga disampaikan bahwa sejumlah kejadian kebakaran terjadi di sekitar koridor Tol Cisumdawu. Bahkan, dalam satu kejadian terdapat beberapa titik api di sekitar jalur tol yang harus segera ditangani.Untuk memperkuat pencegahan, Pemkab Sumedang juga akan berkoordinasi dengan pengelola jalan tol agar memasang imbauan di sekitar gerbang tol mengenai larangan membuang puntung rokok sembarangan.Polres Sumedang juga menyoroti praktik pembakaran sisa tanaman setelah panen yang dilakukan tanpa pengawasan.Masyarakat diingatkan agar setiap aktivitas pembakaran benar-benar diawasi sampai api dan bara padam sepenuhnya.Selain itu, unsur TNI mengusulkan penyediaan alat pemadam api ringan (APAR) gendong di tingkat desa, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau mobil pemadam.Peralatan tersebut dinilai dapat mempercepat penanganan api pada tahap awal sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.Bupati menegaskan, seluruh kekuatan pemadam kebakaran milik pemerintah daerah maupun instansi vertikal harus dioptimalkan melalui koordinasi yang cepat.“Damkar sudah disiapkan, baik milik Pemda maupun instansi vertikal. Setiap perusahaan juga diminta melakukan pemadaman jika terjadi, koordinasi dengan baik sehingga penanganannya bisa cepat,” pungkasnya Baca selengkapnya

Sumedang, AMC -- Pemerintah Kabupaten Sumedang memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Salah satu langkah utama yang disiapkan adalah pemantauan kualitas udara secara berkala serta penyampaian informasi kepada masyarakat secara cepat dan terukur.Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Forkopimda Kabupaten Sumedang yang digelar di Ruang Rapat Bupati, Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Senin kemarin (7/9/2026).Rakor melibatkan unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, BMKG, serta perangkat daerah dan instansi terkait.Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Tuti Ruswati, mengatakan, Pemkab Sumedang dapat menjadikan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 119/KS.01.01/DINKES tanggal 6 September 2026 sebagai rujukan dalam menyusun langkah antisipasi di daerah.Surat edaran tersebut mengatur kesiapsiagaan dan perlindungan kesehatan masyarakat Jawa Barat terhadap dampak erupsi dan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.“Ini pun ada Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 119 tentang kesiapsiagaan dan perlindungan kesehatan masyarakat Jawa Barat terhadap dampak erupsi dan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Sekiranya ini pun bisa menjadi rujukan untuk membuat surat edaran dari Bupati Sumedang,” ujar Tuti.Menurutnya, mitigasi tidak hanya berkaitan dengan sektor kesehatan, tetapi perlu dilakukan secara lintas sektor, mulai dari pendidikan, ruang terbuka, transportasi, keairan, pertanian, peternakan hingga perlindungan kelompok rentan.Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir mengatakan, Pemkab Sumedang telah menyiapkan mekanisme pemantauan dan penyampaian informasi terkait kondisi kualitas udara kepada masyarakat.Pemantauan dilakukan secara berkala melalui pengujian di sejumlah lokasi dengan memperhatikan partikulat halus serta sejumlah polutan utama lainnya.Beberapa titik yang menjadi lokasi pemantauan yakni kawasan Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Jembatan Timbang, dan Kawasan Industri Tomo.Hasil pemantauan tersebut nantinya menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan langkah yang perlu dilakukan masyarakat.“Manakala membahayakan masyarakat, dihimbau memakai masker, kurangi aktivitas di luar rumah. Kemudian yang sensitif bisa menjaga dirinya di rumah,” kata Dony.Ia menegaskan, masyarakat tidak perlu panik. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan dengan mengikuti informasi resmi yang dikeluarkan pemerintah.“Update terus informasi yang kami sampaikan sehingga kita bisa menjaga diri kita,” ujarnya.Selain itu, Dony juga memastikan, untuk kondisi saat ini kualitas udara di Sumedang masih berada dalam kondisi aman. Aktivitas pendidikan maupun pekerjaan masyarakat juga tetap berjalan seperti biasa.Namun, pemerintah akan melakukan penyesuaian kebijakan apabila terjadi perubahan kualitas udara maupun kondisi cuaca yang berpotensi memberikan dampak terhadap kesehatan masyarakat.Berkaitan Informasi kepada publik, kata Dony, harus disampaikan secara cepat, tepat dan tidak menimbulkan kepanikan. Masyarakat juga diminta tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas sumbernya.Pemkab Sumedang mengimbau masyarakat untuk selalu mengikuti perkembangan resmi terkait kualitas udara, cuaca dan potensi sebaran abu vulkanik."Mengantisipasi kemungkinan penurunan kualitas udara, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan saluran pernapasan,"ujarnya.Warga yang beraktivitas di luar ruangan dianjurkan menggunakan masker atau pelindung saluran pernapasan, terutama ketika terdapat asap, debu maupun abu vulkanik. Aktivitas di luar ruangan juga perlu dibatasi apabila kualitas udara mengalami penurunan.Pelindung mata dapat digunakan apabila kondisi lingkungan menyebabkan iritasi. Masyarakat yang mengalami keluhan seperti batuk, sesak napas, iritasi mata atau gangguan kesehatan lainnya diminta segera mengakses layanan kesehatan.Perhatian khusus juga diberikan kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil dan masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan agar lebih membatasi paparan serta mengikuti arahan pemerintah.Lebih lanjut, kata dony, Pemkab Sumedang juga menyiapkan mitigasi lintas sektor untuk mengantisipasi dampak abu vulkanik, mencakup sektor kesehatan, pendidikan, ruang terbuka, transportasi, keairan, pertanian, peternakan serta perlindungan kelompok rentan.Di sisi lain, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap aktivitas penerbangan. Sejumlah bandara, termasuk Bandara Soekarno-Hatta, Husein Sastranegara, Halim Perdanakusuma dan Kertajati, ditutup hingga pukul 11.00 UTC atau 18.00 WIB pada 7 September 2026 akibat sebaran abu vulkanik.Terakhir Bupati Dony mengajak seluruh masyarakat tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.Selain ikhtiar melalui langkah mitigasi dan pemantauan, Pemkab Sumedang juga akan melaksanakan Salat Istisqa pada Selasa, 8 September 2026, pukul 08.00 WIB sampai selesai di Lapang PPS Kabupaten Sumedang. Baca selengkapnya

SUMEDANG, AMC — Kegiatan Jambore Ranting (Jamran) Kwartir Ranting (Kwaran) Wado resmi dibuka hari ini, Senin, 7 September 2026. Kegiatan tahunan tersebut dilaksanakan di Desa Sukanyiru, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang, dan akan berlangsung hingga 9 September 2026.

Acara pembukaan dihadiri unsur Forkopimcam Wado, perwakilan Kwartir Cabang (Kwarcab) Pramuka Kabupaten Sumedang, serta seluruh perwakilan Kwaran se-Kecamatan Wado. Baca selengkapnya

MAJALENGKA, AMC -- Pemerintah Kabupaten Majalengka menerbitkan Surat Edaran Nomor 100.3.4.2/660/BPBD/2026 tentang Kesiapsiagaan dan Perlindungan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Majalengka terhadap Dampak Erupsi dan Sebaran Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau.

Surat edaran tersebut di tanda tangani Bupati Majalengka, H. Eman Suherman pada 7 September 2026 sebagai langkah meningkatkan kewaspadaan, kesiapsiagaan, serta perlindungan kesehatan masyarakat menghadapi potensi dampak erupsi dan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Baca selengkapnya

Antisipasi Paparan Debu Vulkanik Anak Krakatau, AMON Bagikan 750 Masker Gratis kepada MasyarakatSERANG, BANTEN — Aliansi Media Online Nusantara (AMON) bergerak cepat mengantisipasi potensi dampak sebaran debu vulkanik akibat aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Sebanyak 750 masker gratis dibagikan kepada masyarakat di sejumlah titik lampu merah, yakni kawasan Boru dan Palima, Kota Serang, Banten, Senin (7/9/2026).Pembagian masker menyasar pengguna sepeda motor, pejalan kaki, pedagang, serta masyarakat yang masih harus melakukan aktivitas di ruang terbuka.Ketua AMON, Sudiri, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian insan media yang tergabung dalam AMON terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat, khususnya dalam menghadapi potensi dampak bencana alam.“Pembagian masker ini merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk membantu masyarakat melindungi diri dari risiko gangguan pernapasan akibat paparan debu vulkanik,” ujar Sudiri.Selain membagikan masker, jajaran AMON juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau.Masyarakat yang harus beraktivitas di luar rumah juga diimbau menggunakan masker atau pelindung pernapasan sebagai langkah antisipasi terhadap paparan abu atau debu vulkanik.Kegiatan pembagian masker berlangsung aman, lancar, dan kondusif. AMON berharap aksi tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan saat terjadi potensi bencana.Dalam kesempatan tersebut, AMON menyampaikan apresiasi kepada jajaran yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan pembagian masker bagi masyarakat di wilayah Banten.AMON menegaskan bahwa media tidak hanya memiliki peran dalam menyampaikan informasi kepada publik, tetapi juga dapat berkontribusi secara langsung melalui kegiatan sosial dan kemanusiaan, terutama ketika masyarakat menghadapi situasi yang berpotensi membahayakan keselamatan. Baca selengkapnya